Praya, Lombok Tengah – Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat realisasi penyetoran modal penyetoran modal dalam negeri maupun luar negeri mencapai Rp3,6 triliun dalam 2023.

"Realisasi pengerjaan ekonomi pembangunan ekonomi modal di tempat tempat Lombok Tengah sudah pernah melampaui target," kata Kepala DPMP2TSP Kabupaten Lombok Tengah, Jalaluddin pada area Praya, Senin.

Ia mengatakan, target penyetoran modal penyetoran modal dalam negeri maupun luar negeri di dalam dalam Lombok Tengah 2023 ditetapkan Rp1,4 triliun, namun realisasi hingga September 2023 sudah mencapai Rp3,6 triliun.

"Ini artinya iklim penyelenggaraan ekonomi di dalam tempat Lombok Tengah cukup baik dampak dari kondisi wilayah yang tersebut kondusif, sehingga kepercayaan penanam modal cukup tinggi untuk berinvestasi," katanya.

Penyumbang terbesar realisasi nilai penyetoran modal pada sektor hotel lalu restoran juga sektor industri serta perumahan. Realisasi nilai penyetoran modal ini juga dampak dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan  ajang MotoGP dalam Sirkuit Mandalika. "Investasi yang dominan itu di dalam dalam sektor pariwisata," katanya.

Ia mengatakan, untuk menyokong peningkatan nilai penyelenggaraan dunia usaha pada Lombok Tengah, pemerintah daerah telah terjadi terjadi mempermudah proses pembuatan izin dari para investor, namun tetap sesuai dengan aturan. "Pembuatan izin sudah dipermukaan, sanggup jadi diimplementasikan secara online," katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah lama terjadi membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebut digunakan terintegrasi dengan semua pelayanan perizinan, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat saat ini sudah pernah lama dipermudah kemudian dipercepat.

"MPP ini untuk menjawab harapan penduduk untuk mendapatkan pelayanan yang digunakan cepat lalu mudah serta terintegrasi dengan pelayanan lainnya," katanya.

Dalam MPP yang dimaksud setidaknya ada 169 jenis layanan perizinan yang mana mana bisa jadi cuma diakses masyarakat maupun para investor. Pada prinsipnya pihaknya tetap berkomitmen memberikan pelayanan secara maksimal juga sesuai dengan aturan.